RS M. Djamil terus memperkuat tata kelola dan mendorong transformasi organisasi guna mewujudkan rumah sakit yang adaptif, profesional, produktif, serta berorientasi pada kebutuhan pasien. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Workshop Implementasi PMK Nomor 6 Tahun 2026: Penguatan Tata Kelola dan Transformasi Rumah Sakit pada Jumat (20/11). Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Lantai 4 Gedung Administrasi dan Instalasi Rawat Jalan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 dan HUT ke-73 RS M. Djamil.

Workshop ini menghadirkan Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan RI, dr. Ockti Palupi Rahayuningtyas, MPH, MH.Kes, sebagai narasumber. Dalam pemaparannya, ia menjelaskan pentingnya perubahan mendasar dalam tata kelola rumah sakit untuk menjawab dinamika lingkungan pelayanan kesehatan yang semakin kompleks. “Transformasi diperlukan agar rumah sakit tidak hanya mampu mempertahankan kualitas pelayanan, tetapi juga meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan organisasi,” ungkapnya.

Mengangkat arah transformasi dari rumah sakit yang terfragmentasi menuju rumah sakit berkinerja tinggi, dr. Ockti menekankan rumah sakit perlu meninggalkan pola kerja yang berjalan secara terpisah antarbagiannya. Organisasi harus ditata menjadi lebih ramping, lincah, dan akuntabel dengan mengintegrasikan seluruh proses pelayanan berdasarkan perjalanan pasien atau patient journey.

Perubahan paradigma harus dilakukan dari organisasi yang berpusat pada rumah sakit menjadi organisasi yang benar-benar berorientasi pada pasien. Artinya, setiap kebijakan, proses bisnis, pengelolaan sumber daya, hingga pengambilan keputusan harus diarahkan untuk memberikan pengalaman dan hasil pelayanan yang lebih baik bagi pasien.

“Transformasi rumah sakit bukan sekadar mengubah struktur organisasi, tetapi mendesain ulang cara kerja agar seluruh sumber daya dapat dimanfaatkan secara optimal dan terintegrasi. Kita harus bergerak dari pola kerja yang berpusat pada rumah sakit menuju pelayanan yang berorientasi pada pasien,” jelasnya.

Ia juga memaparkan pentingnya membuka potensi produktivitas rumah sakit melalui optimalisasi berbagai sumber daya, mulai dari dokter, tenaga sumber daya manusia, tempat tidur, kamar operasi atau operating theatre (OK), hingga peralatan medis. “Optimalisasi tersebut perlu didukung dengan konsolidasi sumber daya, termasuk pengadaan obat, bahan medis habis pakai (BMHP), serta pengembangan layanan bersama agar pemanfaatannya lebih efektif dan efisien,” sebutnya.

Selain itu, penguatan manajemen kinerja menjadi salah satu aspek penting dalam transformasi rumah sakit. “Pengendalian mutu, biaya, sumber daya manusia, operasional, dan keuangan harus dikelola secara terpadu sehingga setiap keputusan organisasi dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja rumah sakit,” ucap dr. Ockti.

Ia menjelaskan terdapat sejumlah tekanan eksternal yang mendorong rumah sakit untuk segera bertransformasi. “Perubahan demografi dan pola penyakit, meningkatnya harapan pasien terhadap kualitas pelayanan, perkembangan teknologi digital seperti rekam medis elektronik (RME) dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), tekanan biaya pelayanan kesehatan, hingga hadirnya regulasi baru menuntut rumah sakit untuk terus beradaptasi,” paparnya.

Sementara itu, pola kerja rumah sakit yang masih berjalan secara silo, memiliki sumber daya yang terduplikasi, berorientasi pada kepemilikan sumber daya, serta proses bisnis yang mengikuti kepentingan masing-masing unit berpotensi menimbulkan berbagai persoalan. Kondisi tersebut dapat meningkatkan kompleksitas dan biaya operasional, sementara integrasi, produktivitas, serta kelincahan organisasi justru belum berkembang secara optimal.

“Lingkungan rumah sakit terus berubah, sementara cara kerja kita tidak bisa terus menggunakan pola yang sama. Karena itu, diperlukan perubahan dalam tata kelola, integrasi proses, dan optimalisasi sumber daya agar rumah sakit mampu menjawab tuntutan pelayanan yang semakin tinggi,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, dr. Ockti juga menekankan restrukturisasi organisasi harus dimaknai sebagai upaya mendesain ulang cara kerja, bukan sekadar menggambar ulang bagan organisasi atau memindahkan posisi dalam struktur kelembagaan. Tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang kuat merupakan fondasi penting untuk menjaga mutu pelayanan sekaligus memastikan kondisi keuangan rumah sakit tetap sehat. Rumah sakit juga perlu memaksimalkan aset dan sumber daya yang telah dimiliki, disertai pelaksanaan setiap proses kerja secara disiplin dan terukur.

“Transformasi yang dijalankan secara konsisten diharapkan dapat memberikan hasil nyata, di antaranya peningkatan akses pelayanan, pengalaman pasien yang lebih baik, hasil klinis yang semakin optimal, produktivitas yang lebih tinggi, serta kondisi keuangan rumah sakit yang berkelanjutan,” ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Utama RS M. Djamil yang diwakili Direktur SDM, Pendidikan dan Penelitian, dr. Maliana, M.Kes, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit merupakan salah satu regulasi penting yang perlu dipahami secara komprehensif, terutama dalam kaitannya dengan penguatan tata kelola, pengembangan organisasi, serta transformasi rumah sakit.

“Sebagai rumah sakit Kementerian Kesehatan, RS M. Djamil dituntut untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola, memperkuat pelayanan, mengembangkan layanan unggulan, serta meningkatkan peran dalam pendidikan, pelatihan, penelitian, dan inovasi. Oleh karena itu, implementasi regulasi ini tidak cukup hanya dipahami sebagai pemenuhan ketentuan administratif, tetapi harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi dan penyesuaian organisasi secara strategis,” ujarnya.

Ia menyampaikan implementasi regulasi tersebut perlu dicermati dari berbagai aspek yang berkaitan langsung dengan arah pengembangan rumah sakit. “Mulai dari perencanaan strategis, struktur organisasi dan tata kerja, kebutuhan serta pengembangan sumber daya manusia, penguatan jejaring kerja sama, hingga pengembangan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” sebutnya.

Ia berharap workshop ini tidak hanya menjadi forum untuk memperoleh pemahaman tentang kebijakan dan regulasi, tetapi juga menjadi ruang diskusi yang konstruktif bagi seluruh pimpinan dan kepala unit kerja. Melalui diskusi tersebut, setiap unit diharapkan dapat mengidentifikasi tantangan yang mungkin dihadapi, potensi yang dapat dikembangkan, serta langkah-langkah konkret yang perlu dipersiapkan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

“Setiap unit kerja diharapkan mampu melihat peran dan tanggung jawabnya dalam mendukung implementasi kebijakan ini, sehingga hasil workshop dapat diterjemahkan menjadi rencana tindak lanjut yang jelas, terukur, dan dapat dilaksanakan,” tegas dr. Maliana.

Ia juga mengajak seluruh jajaran RS M. Djamil untuk menjadikan implementasi PMK Nomor 6 Tahun 2026 sebagai momentum bersama dalam memperkuat tata kelola, meningkatkan efektivitas organisasi, serta memperkuat pelayanan yang berorientasi pada mutu dan keselamatan pasien.

“Penguatan tata kelola bukan hanya tentang memenuhi ketentuan regulasi, melainkan membangun sistem kerja yang semakin terintegrasi, efektif, dan berkelanjutan demi mewujudkan rumah sakit yang adaptif, profesional, berdaya saing, serta mampu memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat,” tukasnya. (*)